Friday, September 14, 2018

Hukum Pidana ( Jenis - Jenis Norma Dan Sanksi Dalam Hukum Pidana )


HUKUM PIDANA 

JENIS-JENIS NORMA DAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA 







Dosen Pengampu : Kurniansyah 

Disusunoleh: 

Kelompok 2 

Sutrisno (4011611075) 

Zico wijaya(4011611089) 

Sofa kurniawati(4011611072) 

Utaribudianti (4011611082) 





JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 

TAHUN AJARAN 2016/2017 









KATA PENGANTAR


AssalamualaikumWr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kami dalam menyelesaikan tugas ini yang berjudul “Jenis-jenis Norma dan Sanksi dalam Hukum Pidana”, dalam rangka untuk memenuhi tugas kelompok dalam mata kuliah Hukum pidana. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana yaitu Bapak Kurniansyah,SH.,MH. yang telah membimbing kami.

Kami berharap dengan isi makalah ini dapat berguna bagi pembaca.Dalam pembuatan makalah ini,tentunya terdapat kekurangan dan kekeliruan sehingga kami senantiasa menerima kritikan dan saran daripembacauntukkepentinganperbaikandimasamendatang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua serta tindak lanjut dalam merealisasikannya.

WaalaikumsalamWr.Wb.

Balunijuk, 29 Januari 2017 



Penulis 






DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL……………………………………………………………… i

KATA PENGANTAR……………………………………………………………. ii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………… iii

PENDAHULUAN

1. LatarBelakang………………………………………………………….1

2. RumusanMasalah……………………………………………………… 2

3. Tujuan…....……………………………………………………………. 2

PEMBAHASAN

1. Pengertian Norma………………………………............……………. 3

2. SanksidalamHukumPidana…………………....................……...…. 4

3. Jenis-Jenis Norma TindakPidana…………......………..…………….. 5

PENUTUP

1. Kesimpulan……………………………………………………………. 18

2. Saran………….........................................................................................

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….. 20







1.1.LATAR BELAKANG


Norma hukum merupakan ketentuan/kaidah/pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang, sehingga dijadikan pandangan untuk bertingkah laku.Perbuatan-perbuatan pidana yang di atur dalam KUHP hampir seluruhnya berasal dari norma kesusilaan,kesopanan maupun keagamaan,sehinnga norma hukum menuntut legalitas yang berarti yang dituntut adalah semata-mata pelakasanaan atau pentaatan kaidah.

Hubungan antara norma hukum dengan norma keagamaan,kesusilaan,maupun kesopanan terkadang saling menguatkan namun terkadang pula timbul perbedaan,sehingga tidak semua norma itu melanggar norma hukum,misalnya kumpul kebo atau hidup bersama tanpa nikah jelas melanggar norma kesopanan maupun norma keagamaan,namun tidak melanggar norma hukum.

Norma hukum berisi kenyataan normatif atau apa yang seharusnya dilakukan(das sollen) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa kongkret(das sein).Sehingga didalam KUHP banyak sekali terdapat norma-norma yang disertakan sanksi-sanksinya baik itu berupa kejahatan maupun pelanggaran.

1.2.RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud denngan norma hukum pidana?

2. Apa saja norma-norma dan sanksi dalam hukum pidana?

1.3.TUJUAN

1. Untuk mengetahui pengertian dari norma hukum pidana.

2. Untuk mengetahui jenis-jenis norma dan sanksi dalam hukum pidana.

A.Pengertian Norma

Norma ataukaidahadalahketentuan yang mengaturtingkahlakumanusiadalammasyarakat. Ketentuantersebutmengikatbagisetiapmanusia yang hidupdalamlingkunganberlakunyanormatersebut, dalamartisetiap orang yang hidupdalamlingkunganberlakunyanormatersebutharusmenaatinya,

Sehingganormahukumyang tertuang didalam KUHP merupakan aturan yang mengandung ancaman hukuman(sanksi) bagi pelanggarnya,dan Norma tersebut memuat unsur-unsur tindak pidana.

B. Sanksi dalam Hukum Pidana

Adapun sanksi dalam hukum pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut.

1.Pidana pokok

a) Pidana mati ,pelaksanaan pidana mati sebelumnya diatur pada pasal 11 KUHP,akan tetapi tidak berlaku lagi karena diganti dengan UU No.2 Pnps Tahun 1964, yang pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati.

b) Pidana penjara,ialah seumur hidup atau pada waktu tertentu(Max:20 th) yang diatur pada pasal 12 KUHP.

c) Pidana kurungan,ialah pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara seperti mempunyai hak pistole (Pasal 23 ),serta ancamannya pidana kurungan ialah 1 tahun/maksimum 1,4 th dalam hal terjadi pemberatan pidana.

d) Pidana denda,kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum/menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu,paling sedikit 25 sen( pasal 30 KUHP).

e) Pidana tutupan,(ditambah berdasarkan UU no.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan)

2.Pidana tambahan

a) Pencabutan hak-hak tertentu

b) Perampasan barang-barang tertentu

c) Pengumuman putusan hakim

C.Jenis-jenis Norma Tindak Pidana(Delik)

Adapun jenis-jenis norma/kaidah delik dalam KUHP ialah sebagai berikut.

a) Kejahatan dan Pelanggaran

1. Kejahatan/delik hukum ialah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan,misalnya:Pembunuhan,yang tercantum pada pasal 338 yang berbunyi” Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Berdasarkan norma diatas,unsur-unsur pembunuhannya adalah

a. Barang siapa;

b. Dengan sengaja;

c. Merampas nyawa orang lain;

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi,maka dapat dikategorikan pembunuhan,dengan sanksi penjara paling lama 15 tahun.

2.Pelanggaran/delik UU ialah melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang.

Misalnya: Pelanggara pada pasal 501 ayat 1 yang berbunyi”Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah:

1. .........................................................................................................

2. Barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu,menjual,menawarkan,menyerahkan,membagikan daging ternak yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya”.

Berdasarkan norma tersebut,unsur-unsur pelanggarannya adalah

a. Barangsiapa;

b. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;

c. Menjual,menawarkan,menyerahkan,membagikan daging ternak;

d. Yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya.

Apabila unsur tersebut terpenuhi,maka dapat dikategorikan pelanggaran pada pasal tersebut.

b) Formil dan Materil

1. Delik formil ialah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu,atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri serta akibatnya hal yang kebetulan.Misalnya:

a. Pencurian(pasal 362),”Barang siapa mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,diancam karena pencurian,dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”

Berdasarkan norma tersebut,jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dikatakan delik pencurian dan akibatnya hanya kebetulan saja,sehingga tidak dicantumkan.

b. Penghasutan(pasal 160)”Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang,diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Berdasarkan hal tersebut,jika pengasutan tersebut sudah dilakukan,maka dikatakan penghasutan,tidak peduli yang dihasut mengikuti atau tidak.

Delik materil yaitu delik di anggap selesai jika akibatnya sudah terjadi atau titik beratnya pada akibat yang dilarang serta bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.Misalnya: Pembunuhan pada pasal 388 KUHP,yang terpenting adalah matinya korban dan caranya boleh dengan mencekik,menusuk dan lain-lain ,sehingga tidak dicantumkan.

c) Delik Dolus dan Delik Culpa

1. Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan,rumusan kesengajaan itu mungkin adengan kata-kata yang tegas.......dengan sengaja/kata-kata yang senada seperti .....diketahuinya,dan sebagainya.Misalnya: Pasal 347 ayat 1,”Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya,diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

2. Delik Culpa adalah delik yang rumusannya memuat unsur kealpaan,dengan kata........karena kealpaannya/ karena kesalahanya. Misalnya:Pasal 359”Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati ,diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

d) Delik Commissionis dan Delik Omissionis

1. Delik Commissionis ialah berbuat sesuatu yang dilarang.Misalnya,berbuat mengambil,menganiaya,mengancam,dan sebagainya.

2. Delik Omissionis ialah tidak berbuat sesuatu yang diharuskan/meniadakan.Misalnya: Pasal 522” Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi,ahli,atau juru bahasa,tidak datang secara melawan hukum,diancam dengan pidana denda paling banyak seembilan ratus ribu rupiah”.

e) Delik Aduan dan Delik Biasa

1. Delik Aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan.Misalnya: Pemerasan(pasal 369 ayat 1) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan ,atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan penjara paling lama empat tahun.”hal di atas dapat disebut delik aduan absolute,sedangkan pada Pencurian dalam keluarga(pasal 367 ayat 2 dan 3) disebut delik aduan relatif,karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban.

2. Delik Biasa( bukan aduan) yakni tanpa pengaduan .








DAFTAR PUSTAKA


1.KUHP

2.Prasetyo,Teguh.2013.Hukum Pidana.Jakarta:Rajawali Pers.

3.Marpaung,Leden.2012.Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.Jakarta: Sinar Grafika.









N.B : Untuk langsung mendapatkan filenya, silahkan langsung download aja DISINI

Thursday, September 13, 2018

Hukum Lingkungan ( Peranan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan )



HUKUM LINGKUNGAN 

( PERANAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN ) 







Dibuat Dan Disusun Oleh : 

1. Zico Wijaya ( 4011611089 ) 

2. Wulan Dwiningrum ( 4011611088 ) 

3. Raka Aditya Prananda ( 4011411082 ) 

4. Muhamad Setiawan ( 4011411066 ) 





Jurusan Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum 

Universitas Bangka Belitung 

2016 / 2017 






Kata Pengantar

Segala puji kepada Allah SWT. Atas berkat rahmatnyalah kami dapat menyelesaikan makalah Hukum Lingkungan ini tepat waktu.

Saya merasa dengan makalah ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dalam mengenal peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, sekaligus dengan selesainya makalah ini dapat mentuntaskan tugas kami dalam mata kuliah Hukum Lingkungan.

Dan tidak lupa kami meminta maap atas kesalahan – kesalahan terhadap yang ada dalam makalah ini, dengan adanya masukan dari bapak dan pembaca mungkin akan memperbaiki isi dari makalah ini menjadi lebih baik.

Dengan ini kami mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih kepada bapak dan pembaca semoga mendapat manfaat. Amin...



Pangkal Pinang, 10 April 2017 





Penulis 


Daftar Isi

Kata Pengantar. 2

Daftar Isi 3

BAB I 4

PENDAHULUAN.. 4

1.1 Latar Belakang.. 4

1.2 Rumusan Masalah.. 6

1.3 Tujuan Penulisan.. 6

1.4 Manfaat Penulisan.. 7

BAB II 8

PEMBAHASAN.. 8

2.1. Pengertian Lingkungan Hidup.. 8

2.2. Pengakuan atas Hak-hak Lingkungan Hidup.. 9

2.3. Peran Masyarakat dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.. 12

BAB III 22

PENUTUP.. 22

3.1. Kesimpulan.. 22

3.2. Saran.. 23

Daftar Pustaka. 24










BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan pada dasarnya telah terjadi sejak zaman pertama kali bumi ini diciptakan. Dengan mengutip kitab-kitab suci baik bagi agama Islam, Kristen dan Yahudi, Otto Soemarwoto seorang ahli ekologi berpendapat , bahwa dengan menghubungkan kejadian-kejadian yang dikisahkan dalam ktab suci tersebut sebagai peristiwa air bah pada zaman nabi Nuh, berbagai kesulitan yang dihadapi Nabi Musa di gunung asir pada waktu pengembaraannya dari mesir kanaan, adalah sebuah contoh masalah lingkungan. Demikian pula runtuhnya peradaban Mesopotamia telah dinilai sebagai sebab dari masalah lingkungan , yaitu adanya proses salinasi yaitu naiknya kadar garam dalam tanah yang disebabkan oleh engairan. Di daerah yang beriklim keringitu air pengairan mengalami penguapan yang besar dan tertinggallah ditanah garam yang semula terlarut dalam air. Karena curah hujan yang rendah, garam itu tidak dapat tercuci, sehingga kadar garam dalam tanah makin lama makin tinggi. Proses salinasi ini telah menghancurkan keseburan tanah pertanian, namun karena frekuensi dan intensitasnya masih rendah, maka belum banyak mendapat perhatian.[1]

Permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius di berbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri. Demikian Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industry, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Tidak kecil jumlah korban ataupun kerugian yang justeru terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak industri.

Pada saat ini kondisi lingkungan hidup sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan dengan kecenderungan yang terus menurun. Laju kerusakan lingkungan jauh lebih besar daripada upaya yang dilakukan secara bersama-sama untuk memulihkan kondisinya ke keadaan semula. Misalnya terjadi pencemaran udara, pencemaran air permukaan dan air laut, kebakaran hutan dan lahan serta banjir yang terjadi setiap tahun dalam skala yang semakin besar. Perusakan ekosistem laut yang disebabkan oleh penangkapan ikatn yang menggunakan tehnik-tehnik penangkapan yang merusak kelestarian sumber daya hayati laut masih terus berlangsung. Di berbagai perairan, pengeboman ikan masih terus dilakukan. Demikian juga penggunaanaaa potassium sianida untuk menangkap jenis-jenis ikan bernilai ekonomis tinggi di habitat terumbu karang telah menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan yang parah.

Walaupun proses perusakan lingkungan tetap terus berjalan dan kerugian yang ditimbulkannya harus ditanggung oleh banyak pihak, tetapi solusinya yang tepa tetap saja belum bisa ditemukan. Bahkan di sisi lain sebenarnya sudah ada perangkat hukum yaitu UU Lingkungan Hidup, tetapi tetap saja pemecahan masalah lingkungan hidup menemui jalan buntu. Hal demikian pada dasarnya disebabkan oleh adanya kesenjangan yang tetap terpelihara menganga antara masyarakat, industry dan pemerintah termasuk aparat penegak hukum.[2]

1.2 Rumusan Masalah

- Pengertian Lingkungan Hidup.

- Pengakuan atas hak – hak Lingkungan Hidup.

- Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari rumusan masalah dalam makalah ini adalah :

- Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Lingkungan.

- Untuk mengetahui pengertian dari Lingkungan Hidup.

- Untuk mengetahui pengakuan atas hak – hak Lingkungan Hidup.

- Untuk mengetahui dan memahami peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Hidup.

1.4 Manfaat Penulisan

Supaya makalah ini dapat menjadi bahan referensi untuk mempelajari tentang Peran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dan sebagai wawasan bagi pembaca.












BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1. Pengertian Lingkungan Hidup

Untuk lebih jelas pembahasan tentang peran masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, alangkah lebih baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian atau konsep dari lingkungan hidup. Hal ini bertujuan agar tidak salah kaprah dalam menilai tentang perlindungan hukum. untuk itu, dirasa pengertian lingkungan hidup perlu dijelaskan terlebih dahulu agar lebih mudah para pembaca membaca tulisan ini.

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris environment and human enviroment, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama. Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda-beda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu tiap-tiap penulis. Dalam tulisan ini istilah lingkungan atau lingkungan hidup diartikan sama dalam arti luas. Karena itu, posisi bulan dalam jagad raya dapat mempengaruhi pasang surut air laut, peristiwa geologis.[3]

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 1 Angka (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2.2. Pengakuan atas Hak-hak Lingkungan Hidup

Baik UUPPLH, UUPLH 1997 dan UULH 1982 sama-sama memuat hak-hak setiap orang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Tetapi jika dibandingkan antara ketiganya, UUPPLH memuat hak-hak lebih banyak daripada UUPLH 1997 dan UULH 1982. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu :

1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia;

2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;

3. Hak akses informasi;

4. Hak akses partisipasi;

5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegaiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;

6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan lingkungan hidup; dan

8. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidan dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.[4]

Diantara kedelapan hak itu ada hak substantif (substantive right to environmental quality) dan hak prosedural (procedural right). Hak atas lingkungan hidupyang baik dan sehat merupakan hak substantif, sedangkan hak akses informasi, hak akses partisipasi, hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan termasuk kedalam hak-hak prosedural.[5]

Kemudian masyarakat tidak perlu takut lagi akan adanya resiko jika mereka mengadukan kasus lingkungan hidup, hal ini karena hal tersebut sudah dijamin oleh UUPPLH, di dalam Pasal 66 dinyatakan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”Hal ini menunjukkan secara jelas adanya kemauan yang kuat dari Negara untuk mempermudah kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan jika terjadi dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Untuk mempermudah masyarakat, laporan berkait dengan adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ini bisa disampaikan kepada aparat pemerintah paling rendah misalnya Ke Desa atau Kecamatan setempat. Apabila di tingkat Desa atau kecamatan tidak memungkinkan untuk menyelesaikannya maka pihak Pemerintah Desa atau Camat bisa menyampaikan kasus tersebut ke Instansi yang menangani dampak lingkungan hidup di Kabupaten/kota atau bisa langsung ke level Provinsi. Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar kasus lingkungan hidup membutuhkan tindak lanjut berupa pengambilan sampel dan analisis laboratorium yang membutuhkan biaya besar dan sumber daya manusia dengan skill khusus, tentunya hal tersebut tidak dimiliki desa ataupun kecamatan. Namun apabila kasus lingkungan yang muncul sederhana dan bisa diselesaikan di tingkat desa atau kecamatan, maka Pemerintah Desa atau Camat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikanya.[6]

Sedangkan pada UUPLH 1997 mengakui adanya tiga jenis hak lingkungan hidup (environmental rights), yaitu : Hak atas lingkungan hidupyang baik dan sehat; hak atas informasi lingkungan hidup; dan hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebaliknya, dalam UULH 1982 tidak ditentukan ditemukan adanya hak atas informasi lingkungan hidup. Dalam UULH 1997, hak substantif lingkungan hidup dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu :

“ Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Dalam kepustakaan ilmu hukum di Eropa Kontinen, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 65 ayat (1) UUPPLH dan pasal 5 ayat 1 UUPLH 1997 itu, digolongkan sebagai hak-hak subjektif (subjective rights). Menurut Heinhard Steiger, sebagaimana dikutip dalam Koesnadi Hardjasoemantri, adanya hak-hak subjktif itu mengandung dua fungsi yakni; fungsi pertama mengandung pengakuan hak setiap orang untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap lingkungannya. Fungsi kedua mengakui adanya hak setiap orang untuk menuntut si pencemar atau perusak lingkungan agar memulihkan atau memperbaiki lingkungan.

2.3. Peran Masyarakat dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lubuksikaping Lubis, SH, MH, bahwa Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keterlibatan masyarakat dan swasta serta pemerintah menjadi aspek yang sangat penting. Pemerintah perlu mengeluarkan program yang pro lingkungan, sementara pihak swasta perlu juga menyadari akan pentingnya pemanfaatan SDA yang berkelanjutan, dan masyarakat diharapkan aksi-aksi ramah lingkungan hidup seperti memilah dan memelihara pohon atau juga menggunakan energi secara bijak.[7]

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.[8]

Lothar Gundling, dalam tulisannya yang berjudul Public Participation In Environmental Decision Making mengemukakan beberapa dasar bagi partisipasi masyarakat untuk melakukan tindakan perlindungan lingkungan, yakni dalam hal seperti berikut:

· Memberi informasi kepada pemerintah;

· Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;

· Membantu perlindungan hukum;

· Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Lothar Gundling memperjelas dasar bagi peran serta masyarakat ini sebagai berikut[9] :

a) Memberi informasi kepada pemerintah

Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah, baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Peran serta masyarakat adalah penting dan tidak dapat diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan. Pengetahuan khusus tambahan serta pengetahuan tambahan tentang masalah-masalah yang mungkin timbul itu, yang merupakan masukan peran serta masyarakat, dapat meningkatkan mutu keputusan yang akan diambil dan dengan demikian peran serta masyarakat dapat meningkatkan mutu tindakan pemerintah dan lembaga-lembaganya untuk melindungi lingkungan hidup.

b) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

Seorang warga masyarakat telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu fait accompli akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Hal ini yang lebih penting, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat dan berhasil guna. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa keputusan tidak pernah akan memuaskan kepentingan semua golongan atau semua warga masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah.

c) Membantu perlindungan hukum

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal, tidak aka nada keperluan untuk mengajukan perkara kepengadilan.

d) Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan system perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, dengan demikian tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat, karena wakil-wakil itu bertindak untuk kepentingan rakyat.

Selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, Gundling menggolongkan dalam bentuk – bentuk sebagai berikut:

1. Secara prosedur administratif, misalnya dalam hal amdal; prosedur dan perencanaan perizinan; dan pembuatan peraturan. Dalam pembuatan eraturan, misalya, masyarakat memiliki hak partisipasi dalam penyusunan peraturan perundang – undangan administratif;

2. Pemberian informasi kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapat informasi yang memadai atas suatu proses pengambilan keputusan, terutama pihak – pihak yang berkaitan dengan dampak pengambilan keputusan, misalnya dalam pemberian perizinan [lisence], Amdal [EIA].

Sadar akan peranan masyarakat dalam pembinaan tata lingkungan sebagaimana yang dikemukakan Gunding di atas, maka dalam UUPLH, partisipasi masyarakat mendapat tempat pengaturan yang cukup layak dalam proporsi pengelolaan lingkungan. Dalam Bab 111 tentang Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat ditentukan beberapa hak dan kewajiban masyrakat atas lingkungan hidup. Hak dan kewajiban yang berkenaan dengan peran serta masyarakat tersebut terdapat pada Pasal 5 hingga Pasal 7 UUPLH. Secara garis besar dapat dikemukakan berikut ini:

a. Hak setiap orang secara sama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat [Pasal 5 ayat 1];

b. Hak setiap orang memiliki informasi lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan [Pasal 5 ayat 2].

c. Hak setiap orang untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan [ Pasal 5 ayat 3 ];

d. Hak masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan seluas – luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan;

e. Kewajiban setiap orang memelihara pembinaan lingkungan, mencegah dan menanggulangi pencemaran atau perusakan lingkungan [Pasal 6 ayat 1];

f. Kewajiban setiap pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan akuarat mengenai pengelolaan lingkungan [ Pasal 6 ayat 2 ]

Dalam UUPPLH, peran serta dalam pengelolaan lingkungan dapat dilakukan, antara lain, dengan cara-cara seperti yang disebut dalam pasal 65 ayat (2), (3), (4) dan (5) yaitu : mengajukan usulan dan keberatan atau menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang berwenang. Selain peran serta masyarakat juga dapat dilihat dari ketentuan pasal 70 UUPPLH, yaitu melakukan pengawasan, memberi saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi dan laporan.[10]

Prinsip – prinsip di atas juga telah menjadi prinsip – prinsip universal, dan hal ini merupakan prinsip – prinsip Deklarasi Stockholm 1972 yang sekali lagi di tegaskan oleh Deklarasi Rio 1992.

Nampak jelas bahwa masalah lingkungan bukan hanya merupakan beban dan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tugas bersama setiap orang. Setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan, mendapat udara bersih, air sehat serta bersih, memiliki pemukiman yang layak dan lain – lain yang diperlukan oleh ekosistem lingkungan. Setiap oarang juga memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan baik, meningkatkan kemampuan lingkungan, menjaga supaya lingkungan tidak tercemar serta rusak dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang mencemari dan merusak lingkungan.

Hak berperan serta semakin luas tersebar dalam segala bidang pengelolaan lingkungan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman; pasal 24 UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; pasal 52 UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem budidaya Tanaman; pasal 29 UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Semua perumusan pasal-pasal diatas pada prinsipnya memberikan hak kepada masyarakat baik perorangan, organisasi maupun lembaga swadaya masyarakat untuk berperan serta dalam bidang-bidang di atas.

Tiga wilayah peran serta masyarakat yakni; (1) pada wilayah pengambilan keputusan (decision making) dalam hal penyusunan propenas, legislasi, properda, APBN, APBD, penataan ruang, perizinan konsensi, AMDAL dengan tujuan memberikan pengaruh pada keputusan (influence) metode yang dapat digunakan dengar pendapat, konsultasi public, notofikasi public untuk mengundang masukan public; (2) wilayah pelaksanaan (support) dalam hal keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan usaha/konsensi tertentu, keikutsertaan melaksanakan program-program Negara yang telah diputuskan secara partisipatif. Tujuan mendapatkan manfaat dari keputusan (benefit) peran serta masyarakat dalam desain, pelaksanaan dan evaluasi program; (3) wilayah pengawasan (evaluation) antara lain kegiatan pemantauan masyarakat terhadap ketaatan tata ruang yang disepakati, pengawasan terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan RKL, RPL, AMDAL. Tujuan tersebut menjaga tingkat ketaatan (compliance), metode dalam hal pengawasan tersebut adalah keterlibatan dalam tim/komite pengawas/pemantauan bersama, permintaan masyarakat untuk melaksanakan sanksi administrasi, permintaan public tentang laporan penataan, litigasi dapat melalui prosedurstanding LSM, Citizen Suit atau Class Action.[11]

Tentang Peran masyarakat dalam perlindungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, adalah sebagai contoh beberapa perilaku yang bijak saat dalam hutan adalah :

1. Tidak mencoret-coret batang pohon dan bebatuan yang ada dihutan. Perilaku mencoret-coret pohon dan bebatuan selain merusak keindahan hutan, juga dapat menyakiti pohon. Kenapa ? karena tindakan ini dapat menutupi stomata (tempat keluar masuknya udara, yakni CO2 dan O2) yang secara tidak langsung akan mengganggu pertukaran udara dari sel tumbuhan ke lingkungan dan sebaliknya.

2. Tidak menangkap, melukai, dan membunuh hewan penghuni hutan. Erilaku mengganggu hewan (satwa) yang hidup liar dihutan meskipun binatang tersebut bukan termasuk hewan langka dan dilindungi dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.

3. Saat berkemah dihutan, mempergunakan tempat yang telah tersedia, atau jika tidak tersedia tempat berkemah, pergunakanlah bagian hutan yang agak lapang dan datar tanpa perlu menebang pohon, sekalipun hanya semak, perdu atau pohon kecil.

4. Tidak meninggalkan puntung rokok yang belum benar-benar mati. Meskipun hanya bara kecil tetapi untung rokok bisa menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan, terutama saat musim kemarau.

5. Tidak meninggalkan sampah, terutama sampah anorganik seperti plastik dan kaleng.

Sikap dan perilaku bijak didalam hutan ini terlihat sederhana dan kecil namun memberikan manfaat yang besar bagi kelestarian alam dan hutan. Dengan perilaku bijak seperti ini berarti kita mampu menikmati tanpa menyakiti.[12]










BAB III 

PENUTUP 

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapatlah kiranya disimpulkan hal-hal sebagai berikut[13] :

1. Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungn hidup juga berkait erat dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan itu sendiri.

2. Bahwa setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpaterkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat

tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada bisa diwujudkan.

3. Bahwa setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada bisa diwujudkan.

3.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kami mengharapkan agar seluruh masyarakat berpartisipasi dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup. Masyarakat harus pro aktif melaporkan kepada pihak yang berwajib setiap anggota masyarakat yang merusak lingkungan hidup. Keikutsertaan masyarakat ini sangat berguna agar penegak hukum dapat menghukum orang yang melakukan tindakan yang menjurus kepada rusaknya lingkungan hidup.







Daftar Pustaka
N.H.T. Siahaan, S.H., M.H., Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan, (Penerbit Erlangga: Jakarta,2004)

Prof.Dr.H.Takdir Rahmadi S.H.LLM, Hukum Lingkungan Di Indonesia, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta,2015)

Supriadi, S.H., M.Hum, Hukum Lingkungan DiIndonesia ( Sebuah Pengantar ),( Sinar Grafika :Jakarta, 2006 )

Syahrul Machmud,Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,(Graha Ilmu: Yogyakarta,2012)

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lalu Sabardi, Jurnal Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Fakultas Hukum Universitas Mataram,Edisi 88 Januari-April 2014.

Satriya Nugraha, Jurnal Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jilid 11, Nomor 1, April 2016.

.......,Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan, http://blh.jogjaprov.go.id/detailpost/peran-serta-masyarakat-dalam penegakan-hukum-lingkungan, dirujuk 09 Apr 2017, jam 20.12 PM . 

.......,Peran Masyarakat Sangat Penting Untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, http://www.pasamankab.go.id/article-peran-masyarakat-sangat-penting-untuk-perlindungan-dan-pengelolaan lingkungan-hidup.html, dirujuk 09 Apr 2017, jam 20.15 PM.

........,Peran Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, http://mansaripayalinteung.blogspot.co.id/ 2015/08/peran-masyarakat-dalam-memberikan.html, dirujuk 09 Apr 2017, jam 20.18 PM.

Henry Afrian Sancoko, SH., Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, http://www.lbhpeka.com/2016/09/peran-serta masyarakat-dalam.html, dirujuk 09 Apr 2017, jam 21.04 PM.





Footnote

[1] Syahrul Machmud,Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,(Graha Ilmu:Yogyakarta,2012), hlm.1


[2] ...,Peran Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, http://mansaripayalinteung.blogspot.co.id/2015/08/peran-masyarakat-dalam-memberikan.html


[3] ...,Peran Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,http://mansaripayalinteung.blogspot.co.id/2015/08/peran-masyarakat-dalam-memberikan.html


[4] UUPPLH, Pasal 65 dan 66.


[5] Prof.Dr.H.Takdir Rahmadi S.H.LLM, Hukum Lingkungan Di Indonesia, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta,2015), hlm. 53


[6] .......,Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan,http://blh.jogjaprov.go.id/

detailpost/peran-serta-masyarakat-dalam-penegakan-hukum-lingkungan


[7] .......,Peran Masyarakat Sangat Penting Untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, http://www.pasamankab.go.id/article-peran-masyarakat-sangat-penting-untuk-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup.html


[8] N.H.T. Siahaan, S.H., M.H., Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan, (Penerbit Erlangga, Jakarta,2004), hlm.215


[9] Supriadi, S.H., M.Hum, Hukum Lingkungan DiIndonesia (Sebuah Pengantar),(Sinar Grafika :Jakarta, 2006), hlm.187-188.


[10] Prof.Dr.H.akdir Rahmadi,S.H.LLM,Hukum Lingkungan Indonesia, (PT RjaGrafindo Persada:Jakarta,2015)hlm.55


[11] Henry Afrian Sancoko, SH., Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,

http://www.lbhpeka.com/2016/09/peran-serta-masyarakat-dalam.html


[12] Lalu Sabardi, Jurnal Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Fakultas Hukum Universitas Mataram,Edisi 88 Januari-April 2014.


[13] Satriya Nugraha, Jurnal Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Jilid 11, Nomor 1, April 2016.








N.B : Untuk langsung mendapatkan filenya, silahkan langsung download aja DISINI

Wednesday, September 12, 2018

Hukum Islam ( Hukum Muamalah )



BAB I 


PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Dalam buku Ensiklopedia Islam Jilid 3 halaman 245 dijelaskan bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antar seseorang dengan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum, sepeti peresoan, firma, yayasan, dan negara. Contoh hukum islam yang termasuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dibidang pertanian dan perdagangan, serta usaha perbankan dan asuransi islami.

Dari pengertian muamalah tersebut ada yang berpendapat bahwa muamalah hanya menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi anatara seseorang dengan orang lain atau anatara seseorang dan badan hukum, atau antara badan hukum yang satu dan badan hukum yang lain.

B. Rumusan Masalah
a. Apakah yang dimaksud dengan Muamalah

b. Apa saja asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam

c. Bagaimanakah penerapan transaksi ekonomi dalam Islam

d. Apakah yang dimakasud dengan Riba

e. Bagaimanakah Hukum Islam tentang Kerja sama Ekonomi (Syirkah)

f. Apakah yang dimaksud dengan Mudarabah (bagi hasil)

g. Bagaimana Perbankan yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam

h. Bagaimanakah Sistem Asuransi yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam

i. Bagaimanakah Sistem Lembaga Keuangan non Bank yang sesuai dengan Prinsip Hukum Islam

j. Bagaimanakah Perilaku yang Mencerminkan Kepatuhan Terhadap Hukum Islam tetang Kerjasama Ekonomi

C. Tujuan

1. Tujuan umum
Secara umum pembuatan makalah ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hukum Islam tentang Muamalah

2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus pembuatan makalah ini yaitu untuk mengikuti prosedur pengajaran dalam mata pelajaran Agama Islam .

D. Manfaat

Menambah pengetahuan Hukum Islam tentang Muamalah.







BAB II 


PEMBAHASAN 


A. MUAMALAH

1. Pengertian Muamalah

Menurut fiqih, muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan lain-lain.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada yang lain, bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturrahmi yang erat.

Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat, maka agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur, agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya aturan.

B. ASAS-ASAS TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM

Ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk meraih kemakmuran, yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Transaksi ekonomi maksudnya perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi, misalnya dalam jual beli, sewa-menyewa, kerjasama di bidang pertanian dan perdagangan. Contohnya transaksi jual beli.

Dijelaskan bahwa dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar (asas-asas) yang diterapkan syara’, yaitu:

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara’, misalnya memperdagangkan barang haram. (Lihat Q. S. Al-Ma’idah, 5: 1)

2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara’ dan adab sopan santun.

3. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. (Lihat Q.S. An-Nisa’ 4: 29)

4. Islam mewajibkan agar setiap transaksi, dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT, sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan, dst. Hadis Nabi SAW menyebutkan: ”Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan.” (H.R. Muslim)

5. Adat kebiasaan atau ’urf yang tidak menyimpang dari syara’, boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam transaksi. Misalnya, dalam akad sewa-menyewa rumah.
Insya Allah jika asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam dilaksanakan, maka tujuan filosofis yang luhur dari sebuah transaksi, yakni memperoleh mardatillah (keridaan Allah SWT) akan terwujud.

C. PENERAPAN TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM

1. JUAL BELI

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Allah SWT berfirman dalam QS Az Zumar aya 39 yang artinya:

“katakanlah: “Hai kaumk, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesugguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui”, (QS Az Zumar ayat 39)

Jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan yaitu Al Bai’ yang artinya jual dan Asy Syira’a yang artinya Beli. Menurut istilah hukum Syara, jual beli adalah penukaran harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka (lihat QS Az Zumar ayat 39, At Taubah ayat 103 dan hud ayat 93

a. Hukum Jual Beli

Orang yang terjun dalam bidang usaha jual beli harus mengetahui hukum jual beli agar dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Jual beli hukumnya mubah. Artinya, hal tersebut diperbolehkan sepanjang suka sama suka. Allah berfirmandaam QS An Nisa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”(QS An Nisa ayat 29).

Hadis nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut.

ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺗﺮﺍﺩ ( ﺮﻮﺍﻩ ﺍﻠﺒﺨﺎﺮﻯ)

Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka suka sama suka.” (HR Bukhari)

ﺃﻠﺒﻴﻌﺎﻥ ﺑﺎ ﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻴﺘﻔﺮﻗﺎ ( ﺮﻮﺍﻩ ﺍﻠﺒﺨﺎﺮﻯ ﻭ ﻤﺴﻠﻢ)

Artinya : “ Dua orang jual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad.”(HR Bukhari dan Muslim)

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli, si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Apabila akad (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran, kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah meninggalkan tempat akad, keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya.

b. Rukun dan syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara’ (hukum Islam).

Dalam pelaksanaan jual beli, minimal ada tiga rukun yang perlu dipenuhi.

a. Penjual atau pembeli harus dalam keadaan sehat akalnya.

b. Syarat Ijab dan Kabul.

c. Benda yang diperjualbelikan

c. Perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh penjual

a. Berlaku Benar (Lurus)

b. Menepati Amanat.

c. Jujur

Sikap jujur pedagang dapat dicontohkan seperti dengan menjelaskan cacat barang dagangan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :

“Muslim itu adalah saudara muslim, tidak boleh seorang muslim apabila ia

berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat, kecuali diterangkannya.”

Lawan sifat jujur adalah menipu atau curang, seperti mengurangi takaran, timbangan, kualitas, kuantitas, atau menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Hadis lain meriwayatkan dari umar bin khattab r.a berkata seorang lelaki mengadu kepada rasulullah SAW sebagai berikut “ katakanlah kepada si penjual, jangan menipu! Maka sejak itu apabila dia melakukan jual beli, selalu diingatkannya jangan menipu.”(HR Muslim)

d. Khiar

Khiar artunya boleh memilih satu diantara dua yaitu meneruskan kesepakatan (akad) jual beli atau mengurungkannya (menarik kembali atau tidak jadi melakukan transaksi jual beli). Ada tiga macam khiar yaitu sebagai berikut :

1) Khiar Majelis

2) Khiar Syarat

3) Khiar Aib (cacat)

d. Macam-macam Jual Beli

a) Jual beli yang sahih

Adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

b) Jual beli yang batil

Adalah jual beli yang tidak terpenuhi salah satu atau seluruh rukun dan syarat yang ditentukan

Macam-macam jual beli yang batil yaitu:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

3) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya

4) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

5) Jual beli benda-benda najis

6) Jual beli al-‘arbun (jual beli yang bentuknya melalui perjajian,jika barang yangsudah dibeli dikembalikan oleh pembeli, maka uang telah diberikan kepada pejual menjadi hibah bagi penjul)

7) Jual beli air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang

8) Jual beli yang bergantung pada suatu syarat tertentu

9) Jual beli al-majhul (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu bersifat menyeluruh

10) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya

2. IJARAH

a. Pengertian

Berasal dari bahasa Arab yang artinya upah atau imbalan.
Definisi ijarah menurut ulama mazhab Syafi’i adalah transaksi tertentu terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

b. Dasar Hukum Ijarah

Al-Qur’an yang dijadikan dasar hukum ijarah ialah Q.S. Az-Zukhruf, 43: 32, At-Talaq, 65: 6 dan Q.S Al-Qasas, 28: 26.

c. Macam-macam ijarah
1. Ijarah yang bersifat manfaat, seperti sewa-menyewa.
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan

Rukun ijarah ada 4, yaitu:
a. Orang yang berakad
b. Sewa/imbalan
c. Manfaat
d. Sigat/ijab kabul

D. RIBA

a. Pengertin

menurut etimologi adalah kelebihan atau tambahan, riba artinya kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan, yang disyaratkan bagis salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi
Misalnya, Si A memberi pinjaman kepada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman dan sekian persen tambahnya

b. Dasar Hukum Keharaman Riba

Sebagai dasar riba dapat diperhatikan Firman Allah SWT, sebagai berikut;
وَاَحَلَ اللهُ اْلبَيْعَ وَحَرَّ مَ الرِّبوا. (البقرة:275)
Artinya.
“Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al- Baqoroh / 2:275)

Riba hanyalah berlaku pada benda – benda seperti emas, perak, makanan dan uang. Karena itu tidak diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali jika harganya sebanding dan dilakukan dengan kontan. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu barang, dimana barang tersebut belum berada ditangannya (misal A membeli barang tersebut kepada si B)
Tidak diperbolehkan pula menjual daging dengan binatang yang masih hidup. Tidak diperbolehkan juga menjual emas dengan ditukar dengan perak yang harga nilainya tidak sebanding. Demikian pula menjual makanan, tidak diperbolehkan dijual dengan makanan sejenis, kecuali jika sebanding harganya. Tidak diperbolehkan pula jual beli barang sejenis daripadanya dengan barang yang tidak seimbang harganya. Tidak diperbolehkan pula beli barang yang belum menjadi miliknya, misalnya menjual burung yang bebas terbang di udara dan lain – lainPada ayat ini juga disebutkaan:
يَآيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْ الاَتَأْ كُلُوالرِّ بوااضْعَافًا مُّضَعَفَةًوَّاتَّقُوْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران:13)
Artinya :“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan” (Ali imran/3 : 130)

Dalam sebuah hadits dijelaskan konsekuensi kaharaman itu, terdapat sanski sebagaimana sabda Rasulullah SAW.
لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آكِلَ الرِّبَا رَمُوَ كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَلَ هُمْ سَوَاءٌ ( رواه مسلم عن جابر)
Artinya :
“Dari Jabir, Rasulullah SAW. Melaknat yang memakan riba, yang mewakilinya, penulisnya dan kedua saksinya dan Rasul berkata, mereka semua berdosa.” (Riwayat Muslim dari Jabir)

Setiap orang Islam dan mukalaf sebelum terlibat dalam satu urusan, terlebih dahulu wajib mengetahui apa – apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah. Sesungguhnya Allah telah membebani kita dengan tugas – tugas mengabdi. Oleh karena itu,, mau tidak mau harus memelihara apa yang ditugaskan kepada kita. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Allah telah mengayidi kata jual beli dengan alat memakrifatkan, yakni اَلْ dan اَلْبَيْعُ
Jual beli ini diikat oleh beberapa ikatan – ikatan, syarat, dan rukun yang harus dipelihara semua. Jadi orang yang hendak jual beli wajib mengetahui hal – hal tersebut. Jika tidak, jelas akan makan riba, mau tidak mau
Rasulullah telah bersabda. “Pedagang yang jujur, besok pada hari kiamat digiring bersama dengan orang – orang yang jujur dan orang – orang yang mati sahid”.
Semua itu tidak lain kecuali karena sesuatu yang dia lakukan yaitu berperang melawan hawa nafsu dan keinginan (yang menyeleweng) serta memaksa nafsunya untuk menjalankan akad sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Jika tidak, maka tak samar lagi pasti mendapat apa yang akan diancamkan Allah kepada orang yang melanggar batas – batas.
Kemudian sesungguhnya semua akad, seperti akad ijarah (persewaaan), qirad (andil berdagang), rohn (gode), wakalah, wadiah, ariah, sirkah, musaqah, dan sebagainya, wajib dijaga syarat – syarat dan rukun – rukunnya
Akad nikah (malah) membutuhkan kehati – hatian dan ketelitian untuk menghindari kejadian yang ada kaitannya dengan ketidaksempurnaan syarat dan rukun (jika tidak sah nikahnya lantas istri disetubuhi, maka berarti berzinah)





C. Macam-Macam Riba Menurut para ulama, riba ada empat macam yaitu:
Riba Fadli
yaitu riba dengan sebab tukar menukar benda, barang sejenis (sama) dengan tidak sama ukuran jumlahnya. Misalnya satu ekor kambing ditukar dengan satu ekor kambing yang berbeda besarnya satu gram emas ditukar dengan seperempat gram emas dengan kadar yang sama. Sabda Rasul SAW
عَنْ آبِى سَعِيْدٍ ن الْجُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَبِيْعُوْاالذَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَتَبِعُواالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِقُوْابَعْضَهَاعَلَى بَعْضٍ وَلاَتَبِعُوْامِنْهَاغَائِبًابِنَاجِزٍ ( متفق عليه)
Artinya:
“ Dari Abi Said Al Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah bersabda, “Janganlah kamu jual emas dengan emas kecuali dalam timbangan yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagiannya dan janganlah kamu jual uang kertas dengan uang kertas kecuali dalam nilai yang sama, dan jangan kamu tambah sebagian atas sebagiannya, dan janganlah kamu jual barang yang nyata (riil) dengan yang abstrak (ghaib).” (riwayat Bukhari dan muslim)
Riba Fadli atau riba tersembunyi ini dilarang karena dapat membawa kepada riba nasi’ah (riba jail) artinya riba yang nyata
Riba Qardhi
yaitu riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) kemudian diharuskan membayarnya Rp. 1.300.000,- (satu juta Tiga ratus ribu rupiah)
Terhadap bentuk transsaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba, seperti sabda Rasulullah Saw.:
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَرِبًا (رواه البيهقى)
Artinya
“Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba.” (Riwayat Baihaqi)
Riba Nasi’ah
ialah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutangi dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penangguhan (penundaan) pembayaran utangnya. Misalnya si A meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada si B dengan perjanjian waktu mengembalikannya satu bulan, setelah jatuh tempo si A belum dapat mengembalikan utangnya. Untuk itu, si A menyanggupi memberi tambahan pembayaran jika si B mau menunda jangka waktunya. Contoh lain, si B menawarkan kepada si A untuk membayar utangnya sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan. Mengenai hal ini Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa:
عَنْ سَمَرَةِ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ بَيْعِ الَحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً (رواه الخمسة وصححه الترمدى وابن الجاروه)
Artinya:
Dari Samrah bin Jundub, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Telah melarang jual beli hewan dengan hewan dengan bertenggang waktu.” (Riwayat Imam Lima dan dishahihkan oleh Turmudzi dan Ibnu Jarud)
Riba Yad,
yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak. Jual beli ini belum jelas yang sebenarnya. Sabda Rasulullah SAW.
الذَّ هَبُ بِالذَّهَبٍ وَاْْلفِضَّةُ بِالْفِضَّةِوَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُبِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُبِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءًبِسَوَاءٍ يَدًابِيَدٍفَاِذَااَجْتَلَفَتْ هَذِهِ اْلاَصْنَافُ فَبِعُوْ اكَيْفَ شِئْتُمْ اِذَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)
Artinya:
“Emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya serupa dan sama banyaknya, tunai dengan tunai, apabila berlainan jenisnya boleh kamu menjual sekehendamu asal tunai”. (Riwayat Muslim)

D. Sebab-Sebab Diharamkannya Riba Allah SWT melarang riba antara lain karena perbuatan tersebut dapat merusak dan membahayakan diri sendiri dan merugikan serta menyengsarakan orang lain
Merusak Dan Membayakan Diri Sendiri
Orang yang melakukan riba akan selalu menghitung – hitung yang banyak yang akan diperoleh dari orang yang meminjam uang kepadanya. Pikiran dan angan – angan yang demikian itu akan mengakibatkan dirinya selalu was – was dan khawatir uang yang telah dipinjamkan itu tidak dapat kembali tepat pada waktunya dengan bunga yang besar.
Jika orang yang melakukan riba itu memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, hasilnya itu tidak akan memberi manfaat pada dirinya karena hartanya itu tidak akan memberi manfaat pada dirinya karena hartanya itu tidak mendapat berkah dari Allah SWT.
Merugikan Dan Menyengsarakan Orang Lain
Orang yang meminjam uang kepada orang lain pada umumnya karena sedang susah atau terdesak. Karena tidak ada jalan lain, meskipun dengan persyaratan bunga yang besar, ia tetap bersedia menerima pinjaman tersebut, walau dirasa sangat berat. Orang yang meminjam ada kalanya bisa mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya, tetapi adakalanya tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Karena beratnya bunga pinjaman, si peminjam susah untuk mengembalikan utang tersebut. Hal ini akan menambah kesulitan dan kesengsaraan bagi kehidupannya.Haram melakukan (mempengaruhi) minat pembeli dengan maksud agar tidak membeli, kemudian disuruh membeli barang orang yang memepengaruhi tadi. Apabila sesudah barang ditetapkan (sudah sama – sama menyetujui antara penjual dan pembeli). Juga tidak boleh mempengaruhi penjual dengan maksud agar berpindah menjual kepadanya. Apabila jika dilakukan ketika masih hiyar, amat diharamkan (seperti masih tawan menawar)Haram pula membeli barang saat paceklik (harga pangan mahal) dan orang yang sangat membutuhkan bahan makanan, dengan tujuan untuk ditahan (disimpan) dan akan dijual bila dengan harga yang lebih mahalHaram berpura – pura nawar barang dengan harga mahal tapi tidak bermaksud ingin membeli tapi bermaksud membujuk orang lain (agar mau membeli dengan harga mahal)

Haram memisahkan antara budak perempuan dan anaknya sebelum tamyiz, semua itu haram. Demikian pula menipu atau berkhianat dalam urusan timbangan takaran, meteran, htungan dan atau berdusta

Haram menjual kapuk atau lainnya dari barang – barang dagangan kepada pembeli, tetapi disamping menjual juga memberi hutangnya kepada si pembeli beberapa dirham. Kemudian harga barang lebih mahal, hal ini dilakukan oleh si penjual karena demi hutangnya tersebut

Demikian juga umpamanya, memberi hutang kepada pembuat tenun (atau penjahit) atau lainnya dari pekerjaan buruh, tapi sebelum diberi hutangnya, terlebih dahulu para peminta hutang itu disuruh dengan upah yang terlalu sedikit, demi hutang tersebut. Hal ini disebut dengan istilah rubtah, ini juga amat haram.

Haram memberi hutangan kepada para petani yang bayarnya secara tempo sampai saat panen, tapi dengan janji supaya hasil panen mereka dijual kepada si pemberi utangan tersebut dengan harga dibawah harga umum. Hal ini disebut dengan muqda

E. Perbedaan antara Jual Beli dan Riba
Jual beli dihalalkan oleh Allah Swt, sedangkan riba diharamkan.
Dalam aktifitas jual beli, antara untung dan rugi bergantung kepada kepandaian dan keuletan individu. Sedangkan dalam riba hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam semua aktivitasnya (Fii Dzilaalil Qur’an 1/327), tidak membutuhkan kepandaian dan kesungguhan bahkan terjadi kemandegan, penurunan dan kemalasan.
Dalam jual beli terdapat 2 kemungkinan untung atau rugi. Sedangkan dalam riba hanya ada untung dan menutup pintu rugi.
Dalam jual beli terjadi tukar menukar yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Sedangkan riba hanya memberi manfaat untuk satu pihak saja bahkan saling menzalimi atau merugikan.

E. HUKUM ISLAM TENTANG KERJA SAMA EKONOMI (SYIRKAH).

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.



Bersabda Rasulullah yang artinya : “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman : Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya.”(HR Abu Daud)

Dalam bersyarikah ada 5 syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1) Benda (harta dinilai dengan uang)

2) Harta-harta itu sesuai dalam jenis dan macamnya

3) Harta-harta dicampur

4) Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta itu

5) Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing.

Ada dua jenis musyarakah yakni musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak)

1) Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih, berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.

2) Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.



F. MUDARABAH (BAGI HASIL)

Mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara umum landasan dasar syariah mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadis berikut ini. Allah berfirman dalam surat al-Muzammil yang artinya : “… dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT…” (Al Muzammil : 20)

Adanya kata yadribun pada ayat diatas dianggap sama dengan akar kata mudarabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Surah tersebut mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya atau usaha yang telah diperintahkan Allah SWT.

1. Jenis-jenis mudarabah

Secara umum, mudarabah terbagi menjadi dua jenis yakni mudarabah mutlaqah dan mudarabah muqayyadah.

a. Mudarabah mutlaqah

Mudarabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola (mudarib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. Mudarabah Muqayyadah

Mudarabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudarabah mutlaqah. Si Mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Mudarobah yang berkaitan dengan dunia Pertanian ialah :

Musaqah, Muzaraah, dan Mukhabarah

a. Musaqah (paroan kebun)

Yang dimaksud musaqah adalah bentuk kerja sama dimana orang yang mempunyai kebun memberikan kebunnya kepada orang lain (petani) agar dipelihara dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi berdua menurut perjanjian sewaktu akad

Musaqah dibolehkan oleh agama karena banyak orang yang membutuhkannya. Ada orang yang mempunyai kebun, tapi dia tidak dapat memeliharanya. Sebaliknya, ada orang yang tidak mempunyai kebun, tapi terampil bekerja. Musaqah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yakni pemilik kebun dan pengelola sehingga sama-sama memperoleh hasil dari kerja sama tersebut. Hadis menjelaskan sebagai berikut yang artinya : “Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan atau hasil petani (palawija).” (HR Muslim)

b. Muzaraah

Muzaraah adalah kerjasama dalam pertanian berupa paroan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benih(bibit tanaman)nya dari pekerja (petani). Zakat hasil paroan ini diwajibkan atas orang yang punya benih. Oleh karena itu, pada muzaraah zakat wajib atas petani yang bekerja karena pada hakekatnya dialah (si petani) yang bertanam, yang mempunyai tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan pengantar dari sewaan tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

c. Mukhabarah

Mukhabarah kerjasama dalam pertanian berupa paroan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari pemilik sawah/ladang. Adapun pada mukhabarah, zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, sedangkan petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, zakat wajib atas keduanya yang diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi. Hukum kerja sama tersebut diatas diperbolehkan sebagian besar para sahabat, tabi’in dan para imam

G. PERBANKAN YANG SESUAI DENGAN PRINSIP HUKUM ISLAM

Lahirnya ekonomi Islam di zaman modern ini cukup unik dalam sejarah perkembangan ekonomi. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi-ekonomi yang lain karena lahir atau berasal dari ajaran Islam yang mengharamkan riba dan menganjurkan sedekah. Kesadaran tentang larangan riba telah menimbulkan gagasan pembentukan suatu bank Islam pada dasawarsa kedua abad ke-20 diantaranya melalui pendirian institusi sebagai berikut.

1. Bank Pedesaan (Rural Bank) dan Bank Mir-Ghammar di Mesir tahun 1963 atas prakarsa seorang cendikiawan Mesir DR. Ahmad An Najjar

2. Dubai Islamic Bank (1973) di kawasan negara-negara Emirat Arab

3. Islamic Development Bank (1975) di Saudi Arabia

4. Faisal Islamic Bank (1977) di Mesir

5. Kuwait House of Finance di Kuwait (1977)

6. Jordan Islamic Bank di Yordania (1978)

Bank non Islam yang disebut juga bank konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik perorangan atau badan usaha guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.

Sedangkan Bank Islam yang dikenal dengan Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum (syariat) Islam dan tidak memakai sistem bunga karena bunga dianggap riba yang diharamkan oleh Islam. (QS Al Baqarah : 275-279)

Sebagai pengganti sistem bunga, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba, antara lain sebagai berikut.

1. Wadiah atau titipan uang, barang, dan surat berharga atau deposito.

2. Mudarabah .

3. Syirkah (perseroan).

4. Murabahah

5. Qard hasan (pinjaman yang baik atau benevolent loan).

Bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada tanggal 1 mei 1992.

H. SISTEM ASURANSI YANG SESUAI DENGAN PRINSIP HUKUMISLAM

Asuransi pada umumnya, termasuk asuransi jiwa, menurut pandangan Islam adalah termasuk masalah ijtihadiyah. Artinya, masalah tersebut perlu dikaji hukumnya karena tidak ada penjelasan yang mendalam didalam Al Qur’an atau hadis secara tersurat. Para imam mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan ulama mujtahidin lainnya yang semasa dengan mereka (abad II dan III H atau VIII dan IX M) tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi karena hal tersebut belum dikenal pada waktu itu. Sistem asuransi di dunia Islam baru dikenal pada abad XIX M, sedangkan di dunia barat sudah dikenal sejak sekitar abad XIV M,.

Kini umat Islam di Indonesia dihadapkan kepada masalah asuransi dalam berbagai bentuknya (asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan asuransi kesehatan) dan dalam berbagai aspek kehidupannya, baik dalam kehidupan bisnis maupun kehidupan keagamaannya.

Dikalangan ulama dan cendikiawan muslim ada empat pendapat tentang hukum asuransi, yakni sebagai berikut.
Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa
membolehkan semua asuransi dalam praktiknya sekarang ini.
Membolehkan aasuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial
menganggap syubhat

Ketika mengkaji hukum Islam tentang asuransi, sudah tentu harus dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang lazim digunakan oleh mejtahidin dahulu. Diantara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan di dalam mengistinbatkan (mencari dan menetapkan hukum) terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada nasnya dalam Al Qur’an dan hadis adalah maslahah mursalah atau istislah (public good) dan qyas (analogical reasoning).

Dalam buku Hukum Asuransi di Indonesia ditulis oleh Vide Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan, menurut pasal 246 Wet Boek Van Koophandel (Kitab Undang-undang perniagaan), bahwa asuransi pada umunya adalah suatu bentuk persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Adapun asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melaui investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalu akad (perikatan) yang sesuai Syariah

Ada beberapa sumber yang dijadikan rujukan bagi berlangsungnya sistem asuransi tersebut, diantaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam suatu masyarakat ibarat satu bangunan, dimana tiap bangunan saling mengokohkan satu sama lain.” (HR Bukhari danMmuslim)

Secara operasional, asuransi yang sesuai dengan Syariah memiliki sistem yang mengandung hal-hal sebagai berikut.

1. Mempunyai akad takafuli (tolong menolong) untuk memberikan santunan atau perlindungan atas musibah yang akan datang

2. Dana yang terkumpul menjadi amanah pengelola dana. Dana tersebut diinvestasikan sesuai dengan instrumen Syariah seperti mudarabah, wakalah, wadi’ah dan murabahah.

3. Premi memiliki unsur tabaru’ atau mortalita (harapan hidup)

4. Pembebanan biaya operasional ditanggung pemegang polis, terbatas pada kisaran 30 % dari premi sehingga pembentukan pada nilai tunai cepat terbentuk pada tahun pertama yang memiliki nilai 70 % dari premi.

5. dari rekening tabaru’ (dana kebajikan seluruh peserta) sejak awal sudah dikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah.

6. Mekanisme pertanggungan pada asuransi Syariah adalah sharing of risk. Apabila terjadi musibah semua peserta ikut (saling) menanggung dan membantu

7. Keuntungan (profit) dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil (mudarabah),atau dalam akad tabarru’ dapat berbentuk hadiah kepada peserta dan ujrah (fee) kepada pengelola.

8. Mempunyai misi akidah, sosial serta mengangkat perekonomian umat Islam atau misi iqtisadi

I. SISTEM LEMBAGA KEUANGAN NON BANK YANG SESUAI DENGAN PRINSIP HUKUM ISLAM

Sistem lembaga keuangan non Bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam antara lain adalah sebagai berikut.

1. Koperasi

Koperasi mempunyai dua fungsi, yakni :

1. Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya dan

2. Fungsi soisal dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi disishkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah atau tempat ibadah. BMT (Baitul Mal wat Tamwil)

J. PERILAKU YANG MENCERMINKAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA
Ekonomi Islam di Indonesia hingga saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan maraknya kajian-kajian ekonomi Syariah, banyaknya lembaga keuangan yang berorientasi Syariah serta semakin tingginya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menerapkan kerjasama ekonomi berdasarkan Syariah. Ada beberapa aspek perilaku yang harus mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Islam di segala aspek kehidupan, khusunya tentang kerja sama ekonomi Islam yaitu sebagai berikut.

1. Tanggung Jawab

2. Tolong Menolong

3. Adil

4. Amanah/jujur





BAB III 

KESIMPULAN 

Muamalah adalah Hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain , atau antara seseorang dengan badan hukum , atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya .

Semoga asas-asas transaksi ekonomi Islam dapat diterapkan dalam jual beli serta kerja sama ekonomi yang Islami .

Demikianlah beberapa hal yang menyangkut Hukum Islam tentang Muamalah.

Oleh karena kurangnya literatur, dan waktu yang sangat terbatas, maka makalah yang sederhana ini banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran-saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan makalah ini sangat diharapkan .











DAFTAR PUSTAKA 


Syamsuri, 2006. Pendidikan Agama Islma untuk SMA kelas XI. Erlangga :Jakarta

DR. Ahmad Hatta, MA. Tafsir Qur’an perkata, 2009. Magfirah Pustaka

www.google.co.id , Hukum Islam tentang Muamalah

www.yahoo.co.id , Hukum Islam tentang Muamalah

http://www.masuk-islam.com/pengertian-riba-dan-pembahasannya-lengkap.html

http://takaful94.blogspot.co.id/2011/12/sistem-asuransi-yang-sesuai-dengan.html








N.B : Untuk langsung mendapatkan filenya, silahkan langsung download aja DISINI

Tuesday, September 11, 2018

Hukum Islam ( Hukum Wakaf Islam )



TUGAS HUKUM ISLAM 

TENTANG HUKUM WAKAF ISLAM 







DOSEN PEMBIMBING : AHMAD HABIBI S,Sos,I.,M.HUM 



DISUSUN OLEH : 



PUTRI ATIKA (4011611067) 

UTARI HERDIANA L (4011611083) 

KELAS C/II 



UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 

FAKULTAS HUKUM 

ILMU HUKUM 

TP. 2017/2018






KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadirat Allah Swt. berkat rahmat dan ridho- Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah Hukum Islam. Makalah ini diajukan sebagai salah satu syarat tugas mata kuliah Hukum Islam.

Kami menyadari pada saat penulisan makalah ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari segala pihak. karena itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Habibi selaku Dosen Pembimbing mata kuliah Hukum Islam, dan kepada teman-teman yang telah membantu sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. untuk itu diharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini. Demikian kiranya semoga makalah yang telah dibuat ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan.








Balunijuk, 1 April 2017 





Kelompok 6 









DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL......................................................................................................... i

KATA PENGANTAR...................................................................................................... ii

DAFTAR ISI...................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang................................................................................................................... 4

B. Rumusan masalah............................................................................................................... 5

C. Tujuan Pembelajaran.......................................................................................................... 5

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Wakaf.............................................................................................................. 6

B. Hukum dan Rukun Wakaf................................................................................................. 7

C. Syarat-syarat Bagi Pewakaf............................................................................................... 9

D. Kekuasaan Atas Wakaf...................................................................................................... 10

E. Mengganti Harta Wakaf..................................................................................................... 11

F. Hikmah dan Manfaat dari Wakaf....................................................................................... 12

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA








BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Wakaf ialah mengalihkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan atau organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT.

Wakaf hukumnya sunnah dan harta yang di wakafkan terlepas dari pemiliknya untuk selamanya, lalu menjadi milik Allah SWT semata-mata. Dan wakaf memiliki empat rukun yaitu, orang yang mewakafkan, Ikrar serah terima wakaf, barang yang diwakafkan dan pihak yang menerima wakaf. Wakaf memliki syarat-syarat bagi pewakaf, salah satunya yaitu pewakaf boleh menentukan apa saja syarat yang ia inginkan dalam wakafnya

Ke kuasaan atas wakaf dibagi dua: yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Yang bersifat umum yaitu kekuasaan atas wakaf yang ada ditangan Waliul Amr, sedangkan yang khas yaitu kekuasaan yang diberikan kepada orang yang diserahi wakaf ketika dilakukan, atau orang yang diangkat oleh hakim syar’i untuk itu.

Wakaf juga mempuyai hikmah dan manfaat, dan apakah boleh mengganti barang wakaf? Untuk itulah materi ini sangat penting untuk dipelajari, karena sangat disayangkan jika umat Islam tidak tahu apa itu wakaf tersebut dan isi pembagian yang ada didalamnya. Hal inilah yang membuat penulis berkeinginan membahas wakaf.

B. RUMUSAN MASLAH

1. Apa yang dimaksud dengan wakaf ?

2. Apa hukum dan rukun wakaf ?

3. Bagaimana syarat-syarat bagi pewakaf ?

4. Bagaimana kekuasaan atas wakaf ?

5. Apakah boleh mengganti barang wakaf ?

6. Apa hikmah dan manfaat dari wakaf ?

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan wakaf .

2. Untuk mengetahui hukum dan rukun wakaf.

3. Untuk mengetahui syarat-syarat bagi pewakaf..

4. Untuk mengetahui kekuasaan atas wakaf.

5. Untuk mengetahui Apakah boleh mengganti harta wakaf.

6. Untuk mengetahui hikmah dan manfaat dari wakaf .








BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Pengertian Wakaf

Wakaf (bahasa Arab: ف وق, [ˈwɑqf]; plural bahasa Arab: اف أوق, awqāf; bahasa Turki: vakıf, bahasa Urdu: ف وق) adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya.

Wakaf menurut bahasa,, waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya “ saya menahan diri dari berjalan”.

Dalam peristilahan syara’, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. yang dimaksud dengan menahan (pemilikan) asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Ada beberapa pendapat para ulama mengenai wakaf diantarnya yaitu:

1. Mazhab maliki, berpendapat bahwa, wakaf tidak terwujud kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama—selamanya dan terus menerus. itu pula sebabnya, maka wakaf disebut shadaqah jariyah

2. Sebagian ulama Imamiyah mengatakan: pembatasan seperti itu menyebabkan wakaf tersebut batal, tapi hab-snya 190 sah, sepanjang orang yang melakukannya memaksudkan hal itu sebagai hasab. Sedangkan bila dia memaksudkannya sebagai wakaf, maka batallah wakaf dan hasabnya sekaligus.

Hal itu telah membuat Syekh Abu Zahra salah paham dan mengalami kesulitan untuk membedakan wakaf dari hasab yang berlaku dikalangan Imamiyah. itu sebabnya beliau menisbatkan pendapat kepada Imamiyah bahwa dikalangan Imamiyah wakaf boleh dilakukan untuk selamanya dan untuk waktu terbatas. ini jelas tidak benar, sebab dikalangan Imamiyah wakaf itu berlaku untuk selamanya.[1][1]

Dari beberapa pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf ialah mengalihkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan atau organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT.

Wakaf juga dapat diartikan pemindahan kepemilikan suatu barang yang dapat bertahan lama untuk diambil manfaatnya bagi masyarakat dengan tujuan ibadah dan mencari ridha Allah SWT.

B. Hukum dan Rukun Wakaf

Wakaf hukumnya sunah dan harta yang diwakafkan terlepas dari pemiliknya untuk selamanya, lalu menjadi milik Allah SWT semata-mata, tidak boleh dijual atau dihibahkan untuk perseorangan dan sebagainya. Pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan , karena termasuk shadaqah jariyah.

Bagi orang yang telah menyerahkan hak miliknya untuk wakaf, hilangkan hak milik perorangan, dan Allah SWT. menggantinya dengan pahala meskipun orang yang meberikan wakaf (wakif) telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan masih digunakan manfaatnya.

Rukun-rukun wakaf diantaranya yaitu :

1. Orang yang mewakafkan (wakif)

Para ulama mazhab sepakat bahwa syarat bagi sahnya melakukan wakaf yaitu sehat akalnya. Selain itu juga sudah baligh.

2. Pihak yang menerima wakaf (maukuf lahu)

Orang yang menerima wakaf ialah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya. Orang-orang yang menerima wakaf diantarnya :

1. Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi.

2. Hendaknya orang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan untuk memiliki.

3. Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah SWT.

4. Barang yang diwakafkan (maukuf)

Barang yang diwakafkan itu harus konkrit. artinya dapat dilihat wujudnya dan dapat diperhitungkan jumlah dan sifatnya. maka tidak sah mewakafkan barang yang tidak tampak. Misalnya mewakafkan masjid yang belum dibangun.

Barang yang diwakafkan juga harus bisa bertahan lama. Misalnya bangunan, tanah, kitab, Al-Qur’an, alat-alat kantor atu rumah tangga seprti : tikar, bangku, meja dan lain-lain. Dan barang yang tidak bisa diwakafkan dan tidak bias bertahan lama seperti: beras, minuman dan sebagainya.barang-barang yang diwakafkan juga bukan barang yang terlarang. sebab wakaf hanya pada hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

4. Ikrar serah terima wakaf (lafal/sighat wakaf).

1. Redaksi waqaftu dalam konteks ini kalimatnya “ saya mewakafkan”, seluruh ulama mazhab sepakat bahwa wakaf terjadi dengan menggunakan redaksi waqaftu tersebut.

2. Sikap. menurut Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan : wakaf terjadi cukup dengan perbuatan, dan barang yang dimaksud berubah menjadi wakaf. tanpa kita harus melafalkan waqaftu, habistu (menahan dari dari milik saya).

3. Qabul, dalam wakaf. pendapat kalangan syafi’i yang lebih kuat, yaitu menetapkan bahwa wakaf untuk orang-orang tertentu diisyaratkannya ada qabul.

C. Syarat-syarat Bagi Pewakaf

Syarat-syarat bagi pewakaf diantara lain yaitu ?

1. Orang yang mewakafkan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut.

2. Atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan.

3. Pihak yang menerima wakaf jelas adanya.

4. Barang yang diwakafkan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi.

5. Barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan.

6. Barang yang diwakafkan dapat bertahan lama.

7. Berlaku untuk selamanya.

8. Orang yang mewakafkan tidak boleh menarik kembali wakafnya

9. Ikrarnya jelas. lebih afdhal jika dibuktikan secara tertulis misalnya, akte notaris, surat wakaf dari Kantor Urusan Agama.

D. Kekuasaan Atas Wakaf

Kekuasaan atas wakaf ialah kekuasaan yang terbatas dalam memelihara, menjaga, mengelola dan memanfaatkan hasil dari barang yang diwakafkan sesuai dengan yang dimaksudnya. Kekuasaan atas wakaf dibagi menjadi dua : yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Yang bersifat umum yaitu kekuasaan atas wakaf yang ada ditangan Waliul Amr, sedangkan yang khas yaitu kekuasaan yang diberikan kepada orang yang diserahi wakaf ketika dilakukan, atau orang yang diangkat oleh hakim syar’i untuk itu.

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali wakaf adalah harus orang yang berakal sehat.baligh, pandai menggunakan harta, dan bisa dipercaya. bahkan Syafi’I dan banyak ulama mazhab imamiyah mensyaratkan ia harus adil. sebetulnya cukup dengan sifat amanat dan bisa dipercaya. di tambah dengan kemampuan mengelola wakaf secara sempurna.

Mereka juga sepakat bahwa, wali wakaf itu adalah orang yang dapat dipercaya yang tidak dikenakan jaminan atas barang itu kecuali bila sengaja merusaknya atau lalai menjaganya.

Kecuali Imam maliki, Para ulama mazhab sepakat bahwa, pewakaf berhak menjadikan kekuasaan atas wakaf ketika melangsungkan pewakafan, berada di tangannya sendiri, atau mensyaratkan orang lain bersama dirinya sepanjang dia masih hidup, atau untuk waktu tertentu, dan dia pun berhak untuk menyerahkan penanganan wakaf tersebut terhadap orang lain.

Selanjutnya, Para ulama mazhab berbeda pendapat bahwa apabila pewakaf tidak menentukan siapa orang yang menjadi wali wakaf: tidak orang lain, dan tidak pula dirinya sendiri

Hambali dan Maliki mengatakan: kekuasaan atas barang wakaf berada ditangan orang-orang yang diserahi wakaf, mana kala orang-orang itu diketahui secara pasti. tetapi bila tidak, kekuasaan atas barang wakaf berada ditangan hakim.

E. Mengganti Barang Wakaf

Prinsip-prinsip diatas adalah pemilikan terhadap manfaat suatu barang. Barang asalnya tetap, tidak boleh diberikan, dijual atau dibagikan. maka barang yang diwakafkan tidak boleh diganti. namun persoalannya akan lain jika misalnya barang wakaf itu tadi sudah tidak bisa dimanfaatkan, kecuali dengan memperhitungkan harga atau nilai jual setelah barang tersebut dijual. artinya hasil jualnya dibelikan gantinya. dalam keadaan seperti ini mengganti barang wakaf diperbolehkan.

Adapun sebab-sebab penggantian barang wakaf antara lain sebagaimana dibawah ini :

1. Penggantian karena rusak, sehingga manfaatnya berkuarang atau mungkin hilang. Misalnya, wakaf sound system yang sudah rusak karena sudah lama dipakai. lalu diganti dengan yang lebih baik.

Contoh lain misalnya mengganti (membangun) masjid yang rusak. meskipun bangunan masjid itu adalah wakaf, maka karena manfaatnya semakin hilang, maka dibolehkan untuk menggantikannya agar dapat mencapai maksud yang sebenarnya.

2. penggantian karena kepentingan yang lebih besar. Misalnya mengganti masjid dengan yang lebih banyak lagi bagi kepentingan penduduk setempat. ini diperbolehkan oleh Iman Ahmad, yang berdalih bahwa Umar bin Khattab memindahkan masjid kufah ketempat yang lain yang lebih layak. sementara masjid lama tanahnya dijadikan pasar buah- buahan.

Hal ini merupakan kias dari ucapan iman ahmad tentang pemidahan masjid. bahkan diperbolehkan menggantikan bangunan masjid dengan bukan masjid karena alasan kemslahatan atau manfaat. akan tetapi Imam syafi’I melarang menggantikan masjid, hadiah dan tanah wakaf dengan yang lain.

F. Hikmah dan Manfaat Dari Wakaf

Banyak sekali hikmah dan manfaat dari wakaf, antara lain sebagai berikut:

1. Mendidik manusia untuk bershadaqah dan selalu mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.

2. Membantu, mempercepat perkembangan agama islam, baik sarana, prasarana umum berbagai perlengkapan yang diperlukan dalam pengembangan agama.

3. Membantu masyarakat dalam membantu memenuhi kebutuhan hidupnya atau memecahkan permasalahan yang timbul

4. Dapat membantu dan mencerdaskan masyarakat, misalnya wakaf buku, Al-Qur’an dan lain-lain.

5. Menghimpun kekuatan dalam masyarakat, baik lahir maupun batin, baik materiil maupun spiritual.









BAB III 

PENUTUP 



A. KESIMPULAN

Dari materi yang telah kami buat, dapat kami simpulkan sebagai berikut: Wakaf dapat diartikan ialah pemindahan kepemilikan suatu barang yang dapat bertahan lama untuk diambil manfaatnya bagi masyarakat dengan tujuan ibadah dan mencari ridha Allah SWT.

Wakaf hukumnya sunah. Rukun wakaf terdiri dari wakif, maukuf lahu, maukuf, lafal/sighat wakuf. Wakaf memliki syarat-syarat bagi pewakaf, salah satunya yaitu pewakaf boleh menentukan apa saja syarat yang ia inginkan dalam wakafnya

Dalam kekuasaan wakaf bahwa wali wakaf adalah harus orang yang berakal sehat.baligh, pandai menggunakan harta, dan bisa di percaya. bahkan mensyaratkan ia harus adil dan mempunyai sifat amanat dan bisa dipercaya. di tambah dengan kemampuan mengelola wakaf secara sempurna.

Barang wakaf tidak boleh diberikan, dijual atau dibagikan. maka barang yang diwakafkan tidak boleh diganti. namun persoalannya akan lain jika misalnya barang wakaf itu tadi sudah tidak bisa dimanfaatkan, kecuali dengan memperhitungkan harga atau nilai jual setelah barang tersebut dijual. artinya hasil jualnya dibelikan gantinya. dalam keadaan seperti ini mengganti barang wakaf diperbolehkan.

Banyak sekali hikmah dan manfaat Dari wakaf, bagi kehidupan orang banyak yaitu Mendidik manusia untuk bershadaqah dan selalu mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Membantu, mempercepat perkembangan agama islam, baik sarana, prasarana umum berbagai perlengkapan yang diperlukan dalam pengembangan agama. Dapat membantu dan mencerdaskan masyarakat, misalnya Wakaf buku, Al-Qur’an dan lain-lain.

B. SARAN

Sebagai penyusun, kami merasa masih ada kekurangan dalam pembuatan makalah ini. Oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran dari pembaca. Agar kami dapat memperbaiki makalah yang selanjutnya.






DAFTAR PUSTAKA

1. Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali. Jakarta: PT Lentera Basritama.

2. Matsna, Prof. Dr. H. Moh.2008. Fikih, Semarang. PT. Karya Toha,








N.B : Untuk langsung mendapatkan filenya, silahkan langsung download aja DISINI